mengapa sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli – Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik Monopoli Praktik monopoli dianggap sebagai suatu bentuk tindakan yang tidak adil dalam sistem ekonomi Pancasila. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Pancasila, maka praktik monopoli dilarang untuk digunakan dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang fair, sehingga tidak ada satu pihak pun yang mendominasi pasar. Sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena berdasarkan ideologi Pancasila, semua orang berhak mendapatkan keadilan dan peluang yang sama. Jika praktik monopoli diijinkan, maka hal ini akan membuat satu pihak mendominasi pasar, yang akhirnya akan menyebabkan ketidakadilan. Ini akan berdampak buruk bagi para pedagang atau pemilik usaha lainnya yang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Praktik monopoli juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini karena jika ada satu pihak yang mendominasi pasar, maka hal ini akan menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Hal ini juga akan menghambat efisiensi pasar yang seharusnya tercipta, sehingga akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Selain itu, praktik monopoli juga akan mengurangi kebebasan berbisnis bagi para pelaku usaha. Hal ini karena jika ada satu pihak yang mendominasi pasar, maka hal ini akan menghambat para pelaku usaha lain dari bersaing. Praktik ini juga akan mengurangi fleksibilitas pasar, sehingga para pelaku usaha lain tidak akan dapat bergerak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan melarang praktik monopoli, maka sistem ekonomi Pancasila akan menciptakan pasar yang lebih fair dan akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbisnis. Ini akan memastikan bahwa setiap orang yang berbisnis mendapatkan peluang yang sama, tanpa adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi. Kesimpulannya, praktik monopoli merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli, sehingga dapat menciptakan pasar yang lebih fair dan adil. Ini akan memastikan bahwa setiap orang yang berbisnis mendapatkan peluang yang sama, tanpa adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap mengapa sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli– Sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena dianggap tindakan yang tidak adil.– Praktik monopoli akan menyebabkan ketidakadilan dan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada seharusnya.– Melarang praktik monopoli akan menciptakan pasar yang lebih fair dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbisnis.– Melarang praktik monopoli akan menghindari hambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.– Melarang praktik monopoli akan mengurangi kebebasan berbisnis bagi para pelaku usaha. – Sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena dianggap tindakan yang tidak adil. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional yang diatur dalam UUD 1945 dan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Ide dari sistem ekonomi ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan menjamin keseimbangan antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Sistem ekonomi ini menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala hal dan menggarisbawahi hak-hak hak asasi manusia yang harus dihormati. Sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena dianggap tindakan yang tidak adil. Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau kelompok mendominasi pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Praktik ini memungkinkan satu pihak untuk menetapkan harga tinggi untuk produk atau jasa yang mereka tawarkan, sehingga menciptakan ketimpangan di pasar. Dengan adanya monopoli, konsumen dapat dibebani dengan harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Hal ini juga dapat menyebabkan perusahaan yang lebih kecil mengalami kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan monopoli. Selain itu, monopoli juga dapat menghambat kemajuan teknologi karena perusahaan yang menguasai pasar tidak berusaha untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila juga melarang praktik monopoli karena dapat menghambat pertumbuhan kesempatan kerja. Monopoli dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi tingkat kompetisi untuk pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi dan mengurangi pendapatan rata-rata individu. Dalam jangka panjang, praktik monopoli juga dapat menimbulkan masalah sosial. Monopoli dapat menciptakan kesenjangan antara kelas yang kaya dan kelas yang miskin. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan meningkatkan ketidakstabilan di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena dianggap tindakan yang tidak adil. Dengan melarangnya praktik tersebut, sistem ekonomi ini menjamin bahwa perdagangan di Indonesia akan berlangsung secara adil dan teratur. Hal ini juga akan membantu menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. – Praktik monopoli akan menyebabkan ketidakadilan dan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Mengapa sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli? Praktik monopoli akan menyebabkan ketidakadilan dan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi yang dibangun di atas dasar nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini menekankan pada pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan adil. Oleh karena itu, praktik monopoli yang memungkinkan sebuah perusahaan atau pihak memonopoli pasar atau memiliki kontrol yang signifikan atas pasar dipandang sebagai sebuah tindakan yang tidak adil dan berdampak buruk bagi ekonomi nasional. Monopoli dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana sebuah perusahaan atau pihak memiliki kontrol yang mutlak atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini mengharuskan konsumen membeli produk atau jasa tersebut dari perusahaan atau pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, monopoli mengharuskan para konsumen untuk membeli produk atau jasa dari suatu pihak tanpa adanya pilihan lain. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa yang tersedia menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Hal ini terjadi karena monopoli menghilangkan persaingan antar perusahaan, sehingga para konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa dari monopoli tersebut. Selain itu, monopoli juga menyebabkan ketidakadilan. Meskipun monopoli dapat menguntungkan pada awalnya, namun pada akhirnya hal ini akan menyebabkan ketidakadilan bagi para konsumen. Hal ini karena para konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa dari perusahaan atau pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, monopoli juga menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi terhambat, karena tidak adanya persaingan yang memacu perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, inovasi, dan berbagai strategi untuk menarik para konsumen. Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia sangat menekankan pada adanya persaingan yang adil dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sistem ini melarang adanya praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan ketidakadilan dan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, yang akan berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila berusaha untuk menjamin bahwa persaingan yang adil dipertahankan dan para konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan yang berbeda. – Melarang praktik monopoli akan menciptakan pasar yang lebih fair dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbisnis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem ini berfokus pada pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam perekonomian dan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, kesejahteraan, dan persamaan hak. Salah satu cara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dipenuhi adalah dengan melarang praktik monopoli. Melarang praktik monopoli akan menciptakan pasar yang lebih fair dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbisnis. Jika konsumen memiliki pilihan yang lebih luas, maka mereka akan dapat memilih produk atau jasa yang paling cocok untuk kebutuhan mereka dengan harga yang wajar. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Selain itu, melarang praktik monopoli juga akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap satu pemasok atau produsen. Dengan adanya banyak produsen dan pemasok yang bersaing, harga akan menjadi lebih kompetitif dan konsumen akan mendapatkan lebih banyak nilai untuk uang mereka. Ini akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Melarang praktik monopoli juga akan membantu mengurangi korupsi. Jika hanya ada satu pemasok atau produsen yang menguasai pasar, maka mereka dapat memanfaatkan posisi dominannya untuk menaikkan harga dan memaksa para konsumen untuk membeli produk mereka. Ini akan membuat pemerintah lebih mudah dikorupsi karena pemasok tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan keuntungan mereka. Melarang praktik monopoli akan membantu menghindari situasi seperti ini. Dengan melarang praktik monopoli, sistem ekonomi Pancasila juga dapat membantu meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika para produsen dan pemasok berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan produk dan jasa berkualitas tinggi dan harga yang wajar, maka akan menstimulasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, melarang praktik monopoli adalah langkah penting yang diambil oleh Sistem Ekonomi Pancasila untuk memastikan bahwa prinsip-prinsipnya dipenuhi. Dengan melarang praktik monopoli, pasar akan lebih adil, konsumen akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, ketergantungan terhadap satu pemasok atau produsen akan berkurang, korupsi akan berkurang, dan inovasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dengan demikian, melarang praktik monopoli dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. – Melarang praktik monopoli akan menghindari hambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Praktik Monopoli? Praktik monopoli telah lama menjadi masalah yang menghalangi pertumbuhan, pembangunan, dan kesejahteraan ekonomi di seluruh dunia. Sistem Ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli untuk mencegah hambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Monopoli adalah praktik yang dilarang dalam sistem ekonomi Pancasila, karena itu menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi. Monopoli adalah kondisi dimana satu perusahaan atau individu memiliki kontrol yang eksklusif atas suatu produk atau jasa. Monopoli menghalangi persaingan, yang membuat harga produk atau jasa menjadi lebih tinggi, dan kualitas produk atau jasa menjadi lebih rendah. Monopoli juga menghalangi inovasi dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Monopoli menyebabkan banyak produk atau jasa yang tidak tersedia untuk konsumen, sehingga mereka tidak dapat menikmati manfaat dari kompetisi yang sehat antara perusahaan. Ini juga menghambat kemajuan ekonomi, karena tidak ada insentif untuk kemajuan teknologi dan produktivitas. Sistem Ekonomi Pancasila berusaha untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, praktik monopoli tidak diizinkan. Ini berarti bahwa semua perusahaan dan individu diberi kesempatan yang sama untuk menawarkan produk dan jasa kepada konsumen. Ini akan menciptakan persaingan sehat di pasar yang akan menuntun pada harga yang lebih rendah dan produk dan jasa yang lebih baik. Ini akan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sistem Ekonomi Pancasila memaksakan pembatasan terhadap praktik monopoli untuk memastikan bahwa semua perusahaan dan individu diberi kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil di pasar. Ini akan memastikan bahwa harga produk dan jasa akan lebih rendah dan kualitas produk dan jasa akan lebih baik. Ini akan membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Monopoli dapat menghalangi perkembangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli untuk menghindari hambatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. – Melarang praktik monopoli akan mengurangi kebebasan berbisnis bagi para pelaku usaha. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mendorong upaya untuk mencapai keadilan sosial dan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Secara khusus, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Praktik monopoli adalah ketika satu perusahaan atau individu memiliki hak eksklusif untuk menjual atau memproduksi suatu produk atau jasa. Ini berarti bahwa perusahaan atau individu tersebut memiliki hak untuk menentukan harga dan kondisi produk atau jasa dan menghalangi masuknya kompetisi. Karena praktik monopoli dapat menghambat kompetisi di pasar, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. Ketika monopoli dilarang, ini akan memungkinkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan lebih bebas. Tanpa monopoli, para pelaku usaha dapat berlomba untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Ini akan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang tersedia bagi konsumen dan akan menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Melarang praktik monopoli juga akan mengurangi kebebasan berbisnis bagi para pelaku usaha. Karena monopoli memungkinkan satu perusahaan atau individu untuk memonopoli industri tertentu, para pelaku usaha baru yang ingin memasuki industri tersebut akan menghadapi kesulitan. Tanpa monopoli, para pelaku usaha dapat masuk ke industri dan bersaing dengan perusahaan yang telah ada di pasar. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan berhasil. Melarang praktik monopoli juga akan meningkatkan transparansi pasar. Karena persaingan yang lebih tinggi, para pelaku usaha tidak dapat mengambil keuntungan dengan menaikkan harga produk atau jasa. Mereka harus berusaha menciptakan produk atau jasa yang lebih baik dan kompetitif untuk bersaing di pasar. Hal ini akan meningkatkan transparansi di pasar, karena para pelaku usaha harus bersaing untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dan produk atau jasa yang lebih berkualitas. Kesimpulannya, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli untuk memastikan keseimbangan dan keadilan di pasar. Ini akan memungkinkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan lebih bebas, meningkatkan transparansi pasar, dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang tersedia bagi konsumen. Meskipun melarang praktik monopoli akan mengurangi kebebasan berbisnis bagi para pelaku usaha, ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah memonopoli usaha-usaha vital sesuai dengan UUD 1945. Foto Unsplash Sistem ekonomi monopoli di Indonesia memang harus dihindarkan. Namun, demi kepentingan rakyat banyak pemerintah memonopoli usaha-usaha vital sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2Lebih lanjut, sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem perekonomian pancasila. Namun, ada beberapa kepentingan rakyat yang perlu untuk dimonopoli. Hal ini tercatat dari undang-undang yang mengatur dasar politik perekonomian, yaitu UUD 1945 pada pasal 33 yang berbunyi1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaranya. Usaha vital yang dimaksud adalah usaha-usaha yang memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Contohnya, seperti minyak dan gas bumi, baja, hasil pertambangan, dan ini juga menyebabkan terjadinya pasar monopoli yang memiliki arti sebagai suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak dari pasal 33, terdapat berbagai macam nilai yang bisa diterapkan dalam sistem perekonomian Indonesia, seperti gotong royong, kerja sama, kekeluargaan, hingga memonopoli usaha-usaha vital sesuai dengan UUD 1945. Foto PixabayMengutip buku Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X karya Alam S, proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun internal misalnya dari letak geografis, jumlah dan juga kualitas dari sumber daya manusianya itu sendiri. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah perkembangan teknologi, politik di dunia, serta keamanan sistem perekonomian pancasila di Indonesia juga dilandasi oleh adanya makna ekonomi demokrasi di dalamnya. Meski demikian, tetap saja masih ada pasar monopoli yang ada di sistem perekonomian Monopoli di Dalam Sistem Ekonomi IndonesiaKembali membahas sistem ekonomi Indonesia, seperti yang telah disebutkan contoh pasar monopoli adalah PLN, minyak bumi, dan lain itu, ada juga beberapa ciri-ciri dari pasar monopoli, seperti yang disebutkan dari buku Edisi Belajar Teori Ekonomi Pendekatan Mikro Berbasis Karakter oleh Jun Surjanti, dkk. Simak penjelasan singkatnya di bawah iniProduk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Terdapat hambatan untuk masuk ke dalam monopoli ini seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Hal itu disebabkan karena pasar monopoli sering meningkatkan produksi ketika permintaan dari masyarakat meningkat pesat.

Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik Monopoli – Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik Monopoli Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya. Ini berarti bahwa tidak ada satu pihak atau entitas yang memiliki hak istimewa untuk mengendalikan produksi, pasokan, dan distribusi barang dan jasa. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Monopoli adalah situasi di mana satu pihak atau entitas memiliki hak istimewa untuk mengendalikan produksi, pasokan, dan distribusi suatu jenis barang atau jasa. Kondisi ini dapat menyebabkan kenaikan harga dan mengurangi kualitas barang dan jasa yang tersedia. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, yang bertentangan dengan filosofi ekonomi Pancasila. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat menentukan harga dari barang atau jasa yang mereka tawarkan, bahkan jika harga tersebut berada di luar batas kewajaran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen yang membeli produk atau layanan tersebut. Ini juga dapat menghambat produktivitas ekonomi karena mengurangi kompetisi, yang merupakan salah satu inti dari sistem ekonomi Pancasila. Selain itu, monopoli dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakmerataan. Kebanyakan monopoli memiliki kemampuan untuk menghalangi masuknya kompetitor, yang membuat mereka memiliki hak istimewa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan menghambat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Karena alasan ini, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya menghilangkan praktik monopoli. Salah satu cara untuk mewujudkan ini adalah mengadopsi regulasi yang ketat terhadap perusahaan yang mencoba untuk memperoleh monopoli atau mengusir kompetitor. Ini juga berarti bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah perusahaan tersebut menggunakan kekuasaan mereka untuk menaikkan harga di atas tingkat pasar. Dengan menghilangkan praktik monopoli, Sistem Ekonomi Pancasila dapat mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan penyediaan sumber daya. Ini akan memberikan akses yang adil bagi semua orang untuk barang dan jasa, serta memberikan kesempatan yang tak terbatas untuk kemajuan ekonomi. Dengan demikian, melarang praktik monopoli adalah sangat penting dalam mempromosikan sistem ekonomi Pancasila. Daftar Isi 1 Penjelasan Lengkap Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik 1. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber 2. Monopoli adalah situasi di mana satu pihak atau entitas memiliki hak istimewa untuk mengendalikan produksi, pasokan, dan distribusi suatu jenis barang atau 3. Monopoli dapat menyebabkan kenaikan harga dan mengurangi kualitas barang dan jasa yang tersedia, serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber 4. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat menentukan harga dari barang atau jasa yang mereka tawarkan, bahkan jika harga tersebut berada di luar batas 5. Monopoli dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakmerataan, serta menghambat produktivitas ekonomi karena mengurangi 6. Sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli karena menghambat pencapaian keseimbangan dalam distribusi sumber 7. Salah satu cara untuk mewujudkan larangan monopoli adalah dengan mengadopsi regulasi yang ketat terhadap perusahaan yang mencoba untuk memperoleh monopoli atau mengusir 8. Mencegah perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk menaikkan harga di atas tingkat pasar juga penting dalam mempromosikan sistem ekonomi Pancasila. 1. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan sosial, keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya, pemberdayaan rakyat, pengembangan ekonomi seimbang dan berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi Pancasila ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi nasional. Karena sistem ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya, praktik monopoli tidak diperbolehkan. Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau pemain ekonomi berada di posisi yang mengontrol pasar atau menghalangi persaingan di pasar. Jika ada monopoli, satu perusahaan atau pemain ekonomi akan memiliki hak eksklusif untuk menentukan harga barang dan jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat menyebabkan harga yang tinggi dan mengurangi pilihan bagi konsumen. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Melalui larangan ini, pemerintah ingin mencegah adanya pemain ekonomi yang berkuasa dan mencegah harga yang berlebihan. Dengan menjaga keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya, sistem ekonomi Pancasila juga berusaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa semua pemain ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar. Sistem ekonomi Pancasila juga menetapkan berbagai aturan untuk mencegah monopoli. Beberapa di antaranya adalah larangan untuk menggabungkan perusahaan, larangan untuk membeli produk dari perusahaan lain, dan larangan untuk bergerak keluar dari pasar. Pemerintah juga menetapkan berbagai aturan untuk mencegah penyalahgunaan posisi monopoli. Misalnya, pemerintah melarang perusahaan yang berada dalam posisi monopoli memperoleh keuntungan yang berlebihan dengan memanfaatkan posisinya. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila mengizinkan pemerintah untuk mengontrol harga dan mengawasi aktivitas korporat. Pemerintah memiliki hak untuk mempertahankan harga yang adil dan menghalangi penyalahgunaan monopoli. Pemerintah juga dapat mengatur harga untuk produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan monopoli. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol harga dan menghindari pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh perusahaan monopoli. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli untuk menjaga keseimbangan dalam penyediaan dan distribusi sumber daya. Larangan ini juga membantu pemerintah untuk mengontrol harga produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan monopoli, memastikan bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan, dan mencegah pasar yang terkonsentrasi. Dengan melarang praktik monopoli, sistem ekonomi Pancasila berusaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 2. Monopoli adalah situasi di mana satu pihak atau entitas memiliki hak istimewa untuk mengendalikan produksi, pasokan, dan distribusi suatu jenis barang atau jasa. Monopoli adalah situasi di mana satu pihak atau entitas memiliki hak istimewa untuk mengendalikan produksi, pasokan, dan distribusi suatu jenis barang atau jasa. Konsekuensinya, pasar untuk barang atau jasa tersebut akan terkonsentrasi di tangan satu pihak, yang dapat mengontrol harga, mengurangi kompetisi, dan membuat persyaratan yang tidak wajar untuk pelanggan. Sistem Ekonomi Pancasila yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melarang adanya praktik monopoli. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa semua rakyat memiliki hak yang sama atas sumber daya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, monopoli bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena monopoli memungkinkan satu pihak untuk berkuasa secara mutlak atas produksi, pasokan, dan distribusi suatu jenis barang atau jasa. Hal ini berarti bahwa monopoli menghalangi keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi semua rakyat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Karena itu, akibat praktik monopoli adalah peningkatan harga barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak saja, sementara meningkatkan biaya bagi pelanggan. Monopoli juga dapat menghambat kompetisi, yang dapat berakibat pada stagnasi teknologi, kemajuan produk, dan kualitas pelayanan. Untuk menghindari praktik monopoli, sistem ekonomi Pancasila menggunakan pendekatan yang menjamin kebebasan pemilik modal untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjamin perlindungan bagi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai pengawas yang mengawasi pasar dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan jasa yang diinginkan. Pemerintah juga berperan dalam menjamin kompetisi yang sehat dan memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang memiliki hak istimewa untuk mengendalikan pasar. Dalam sistem ekonomi Pancasila, tujuan utama adalah menciptakan perekonomian yang stabil dan adil bagi semua orang. Oleh karena itu, monopoli tidak diperbolehkan karena menghalangi tujuan ini. Dengan mencegah monopoli dan mengawasi pasar, sistem ekonomi Pancasila menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya yang ada dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil. 3. Monopoli dapat menyebabkan kenaikan harga dan mengurangi kualitas barang dan jasa yang tersedia, serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli? Monopoli adalah keadaan di mana satu pihak atau kelompok memiliki kontrol atas suatu produk atau jasa. Dengan adanya monopoli, pihak atau kelompok tersebut dapat menentukan harga dan kuantitas produk atau jasa yang tersedia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Hal ini karena adanya beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh monopoli. Berikut akan dijelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh monopoli. Pertama, monopoli dapat menyebabkan kenaikan harga. Dengan adanya monopoli, pihak atau kelompok yang memiliki kontrol atas suatu produk atau jasa dapat menentukan harga sesuai keinginan mereka. Mereka dapat memutuskan untuk menaikkan harga produk atau jasa yang tersedia kapan saja tanpa adanya kontrol dari luar. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga produk atau jasa yang tersedia, yang akan berdampak negatif bagi semua pihak yang berkepentingan. Kedua, monopoli juga dapat menyebabkan penurunan kualitas produk atau jasa yang tersedia. Dengan adanya monopoli, pihak atau kelompok yang memiliki kontrol atas suatu produk atau jasa dapat mengendalikan kualitasnya sesuai keinginan mereka. Mereka dapat memutuskan untuk menurunkan kualitas produk atau jasa yang tersedia tanpa adanya kontrol dari luar. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas produk atau jasa yang tersedia, yang akan berdampak negatif bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, monopoli juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Dengan adanya monopoli, pihak atau kelompok yang memiliki kontrol atas suatu produk atau jasa dapat mengendalikan distribusi sumber daya yang tersedia. Mereka dapat memutuskan untuk mendistribusikan sumber daya yang tersedia secara tidak seimbang tanpa adanya kontrol dari luar. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, yang akan berdampak negatif bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikianlah mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Monopoli dapat menyebabkan kenaikan harga dan mengurangi kualitas barang dan jasa yang tersedia, serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Dengan melarang adanya praktik monopoli, maka diharapkan akan terjadi keseimbangan dalam pasar dan distribusi sumber daya yang adil, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan manfaat yang diinginkan. 4. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat menentukan harga dari barang atau jasa yang mereka tawarkan, bahkan jika harga tersebut berada di luar batas kewajaran. Mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli? Praktik monopoli adalah praktik yang memungkinkan satu pihak atau entitas untuk memiliki kendali yang absolut terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Praktik ini dilarang di bawah sistem ekonomi Pancasila karena menimbulkan konsekuensi yang berbahaya bagi masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah empat alasan mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli 1. Praktik monopoli dapat mendorong ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat menetapkan harga yang mereka inginkan, tanpa memikirkan dampak bagi konsumen. Hal ini dapat menyebabkan harga yang tidak wajar dan membuat konsumen merasa dirugikan. Praktik ini dapat pula menghalangi pengembangan usaha kecil dan menengah, yang akan menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. 2. Praktik monopoli menghambat inovasi dan produktivitas. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka tidak akan memiliki tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan kata lain, mereka tidak akan memiliki insentif untuk mengembangkan produk baru atau lebih inovatif. Ini akan menyebabkan stagnasi dalam perekonomian, karena produktivitas yang rendah dan kurangnya inovasi. 3. Praktik monopoli dapat menyebabkan perlindungan yang berlebihan. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi persaingan dari pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan perlindungan yang berlebihan, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghalangi pembangunan. 4. Ketika satu pihak atau entitas memiliki monopoli, mereka dapat menentukan harga dari barang atau jasa yang mereka tawarkan, bahkan jika harga tersebut berada di luar batas kewajaran. Hal ini dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena mereka tidak dapat mencari alternatif yang lebih murah. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang ingin menjual barang atau jasa yang sama, karena mereka tidak akan dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh pihak yang memiliki monopoli. Kesimpulannya, praktik monopoli dilarang di bawah sistem ekonomi Pancasila karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Praktik monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, menghambat inovasi dan produktivitas, menyebabkan perlindungan yang berlebihan, dan memungkinkan satu pihak untuk menentukan harga yang berada di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. 5. Monopoli dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakmerataan, serta menghambat produktivitas ekonomi karena mengurangi kompetisi. Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik Monopoli? Monopoli adalah kondisi di mana satu perusahaan memiliki hak eksklusif untuk menjual suatu produk atau jasa. Monopoli dapat mengakibatkan beberapa masalah yang akan mempengaruhi perekonomian di bawah sistem Ekonomi Pancasila. Pertama, monopoli dapat menghambat produktivitas ekonomi karena mengurangi kompetisi. Dengan kompetisi yang terbatas, perusahaan monopoli tidak perlu mencoba untuk meningkatkan kualitas produk atau menurunkan harga produk mereka karena tidak ada persaingan dalam pasar. Ini berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli mungkin tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan di bawah sistem Ekonomi Pancasila. Kedua, monopoli dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakmerataan. Menurut Ekonomi Pancasila, pemerintah harus memastikan bahwa semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Namun, dengan monopoli, harga produk akan cenderung lebih tinggi daripada harga pasar, yang dapat menyebabkan orang miskin tidak dapat membeli produk yang mereka butuhkan, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, monopoli dapat menghambat inovasi. Monopoli mengharuskan para pelaku pasar untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan, yang berarti bahwa para pelaku pasar tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba produk baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat menghambat inovasi dan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Keempat, monopoli dapat meningkatkan ketergantungan terhadap suatu produk atau jasa. Dengan monopoli, perusahaan monopoli dapat meningkatkan harga produk mereka tanpa adanya persaingan, yang dapat meningkatkan ketergantungan para pelaku pasar terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan monopoli. Hal ini dapat menyebabkan para pelaku pasar kesulitan untuk membeli produk lain yang dapat menjadi alternatif. Kelima, monopoli dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Monopoli dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengurangi kemampuan para pelaku pasar untuk mengakses produk dan jasa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini dapat mengurangi kemampuan para pelaku pasar untuk meningkatkan produktivitas dan menghambat peningkatan pendapatan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena alasan-alasan tersebut, sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Dengan melarang monopoli, pemerintah dapat memastikan bahwa semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan, dan para pelaku pasar dapat mengakses produk dan jasa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sistem ekonomi. Dengan demikian, sistem Ekonomi Pancasila dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tercapai. 6. Sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli karena menghambat pencapaian keseimbangan dalam distribusi sumber daya. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengatur keseimbangan antara hak-hak manusia dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup konsep kesetaraan ekonomi dan distribusi yang adil. Sistem Ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli karena dianggap tidak adil. Praktik monopoli didefinisikan sebagai situasi di mana satu perusahaan atau pemilik memiliki kendali penuh atas suatu industri atau pasar tertentu. Karena memiliki kendali atas pasar, perusahaan tersebut dapat memanipulasi harga dan menciptakan keuntungan yang tidak wajar. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan yang mendalam antara perusahaan dan konsumen, mengurangi kesempatan yang tersedia bagi perusahaan lain untuk mengambil bagian dalam pasar dan membuatnya lebih sulit bagi konsumen untuk menemukan produk atau layanan yang dibutuhkan. Sistem Ekonomi Pancasila mengakui bahwa monopoli dapat menghambat pencapaian keseimbangan dalam distribusi sumber daya. Dengan monopoli, hanya satu perusahaan yang dapat memanfaatkan sumber daya dan menikmati keuntungan yang dihasilkannya. Hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan antara perusahaan monopoli dan perusahaan lain yang berusaha untuk mengakses sumber daya yang sama. Hal ini akan menghambat pencapaian keseimbangan dalam distribusi sumber daya, karena sumber daya tersebut akan terkonsentrasi pada satu perusahaan saja, dengan meningkatkan kesempatan bagi perusahaan monopoli untuk memanfaatkan sumber daya dan menikmati keuntungan yang dihasilkannya. Sistem Ekonomi Pancasila juga melarang praktik monopoli karena menurunkan kualitas layanan dan produk yang tersedia bagi konsumen. Karena hanya satu perusahaan yang memiliki kendali penuh atas pasar, konsumen tidak dapat memiliki pilihan yang beragam. Hal ini dapat mengurangi tingkat kompetisi di pasar, yang akan membuat perusahaan monopoli kurang berincentif untuk menyediakan layanan dan produk berkualitas tinggi. Karena itu, Sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli karena menghambat pencapaian keseimbangan dalam distribusi sumber daya dan menurunkan kualitas layanan dan produk yang tersedia bagi konsumen. Dengan menghilangkan monopoli, keseimbangan dapat dicapai dalam distribusi sumber daya dan konsumen dapat memiliki akses ke layanan dan produk yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Sistem Ekonomi Pancasila membantu untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan ekonomi di Indonesia. 7. Salah satu cara untuk mewujudkan larangan monopoli adalah dengan mengadopsi regulasi yang ketat terhadap perusahaan yang mencoba untuk memperoleh monopoli atau mengusir kompetitor. Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila Melarang Adanya Praktik Monopoli? Di Indonesia, sistem ekonomi Pancasila mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam hal mencegah praktik monopoli. Monopoli adalah praktik yang menempatkan sebuah perusahaan sebagai satu-satunya produsen atau penjual produk atau jasa di pasar tertentu. Ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan produk atau jasa yang ditawarkan. Mengapa Sistem Ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli? Berikut adalah tujuh alasan utama 1. Menciptakan ketidakadilan. Monopoli memungkinkan satu perusahaan untuk mengendalikan pasar yang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Ini menciptakan ketidakadilan di antara produsen, meningkatkan biaya yang harus dibayar oleh konsumen, dan mengurangi pilihan mereka. 2. Merugikan konsumen. Kebanyakan konsumen dipaksa untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli. Ini juga dapat mengurangi pilihan konsumen, sehingga mereka tidak dapat memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. 3. Mengurangi kompetisi. Dengan mengendalikan pasar, monopoli dapat mengurangi kompetisi di antara produsen dan menghalangi perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar. Ini dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pengembangan teknologi, sehingga mengurangi jumlah produk berkualitas tinggi yang tersedia bagi konsumen. 4. Mengurangi inovasi. Monopoli dapat menghambat inovasi karena mereka dapat mengendalikan pasar dan memutuskan apa yang akan tersedia kepada konsumen. Kebanyakan monopoli tidak mengangkat risiko untuk mengembangkan teknologi baru atau produk yang berbeda karena mereka mengendalikan pasar, dan jika produk inovatif mereka gagal, mereka dapat tetap mengendalikan pasar dengan produk yang sudah ada. 5. Mengakibatkan peningkatan biaya. Monopoli dapat meningkatkan biaya produksi dengan meningkatkan harga bahan baku dan tenaga kerja. Ini dapat berdampak pada harga produk yang akhirnya harus dibayar oleh konsumen. 6. Melanggar hak asasi manusia. Monopoli dapat melanggar hak asasi manusia dengan meningkatkan biaya hidup yang merugikan konsumen. Ini juga dapat merugikan pekerja karena monopoli dapat menentukan berapa banyak upah yang mereka bayarkan. 7. Salah satu cara untuk mewujudkan larangan monopoli adalah dengan mengadopsi regulasi yang ketat terhadap perusahaan yang mencoba untuk memperoleh monopoli atau mengusir kompetitor. Regulasi ini dapat meliputi aturan tentang harga, kualitas produk, jumlah produk yang tersedia, dan kewajiban informasi. Dengan mengikuti regulasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak dapat memperoleh atau menjaga monopoli di pasar. Dengan mengikuti aturan yang mengatur praktik monopoli, sistem ekonomi Pancasila dapat memastikan bahwa semua produsen dan konsumen dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh persaingan di pasar. Ini akan membantu menciptakan keseimbangan di antara produsen dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 8. Mencegah perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk menaikkan harga di atas tingkat pasar juga penting dalam mempromosikan sistem ekonomi Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Didasarkan pada tujuh prinsip ekonomi asli dan pemikiran ekonomi Pancasila, sistem ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini melarang adanya praktik monopoli sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Monopoli adalah situasi di mana satu atau lebih perusahaan mendominasi industri di mana perusahaan tersebut mengontrol pasokan, harga, dan kualitas dari barang atau jasa. Dengan kontrol pasokan, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan mereka dengan menaikkan harga di atas tingkat pasar. Sistem ekonomi Pancasila melarang praktik ini karena akan menimbulkan ketimpangan di pasar dan mengurangi kesempatan kerja bagi banyak orang. Mencegah perusahaan dari menggunakan kekuasaan mereka untuk menaikkan harga di atas tingkat pasar juga penting dalam mempromosikan sistem ekonomi Pancasila. Jika perusahaan dapat menaikkan harga di atas tingkat pasar, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan bertambah dan akhirnya mengurangi nilai tukar bagi konsumen. Kedua, praktik ini akan menghalangi inovasi dan efisiensi, yang merupakan inti dari sistem ekonomi Pancasila. Ketiga, praktik monopoli akan mengurangi kesempatan bagi pemain baru masuk ke pasar. Hal ini dapat mengurangi kompetisi pasar dan menghambat inovasi dan pengembangan baru. Keempat, praktik monopoli dapat mengurangi kesempatan kerja bagi banyak orang. Hal ini karena adanya monopoli akan mempengaruhi pasar tenaga kerja dan biaya produksi, yang akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Kelima, praktik monopoli juga dapat meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Monopoli akan menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antara produk yang tersedia di pasar, yang dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar. Ini akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan menghalangi pengembangan ekonomi. Keenam, monopoli juga dapat menimbulkan kesulitan bagi banyak pengusaha kecil. Hal ini karena adanya monopoli akan meningkatkan biaya produksi yang tinggi, yang akan menghalangi pengusaha kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini juga akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dan mengurangi kesejahteraan pengusaha kecil. Ketujuh, praktik monopoli akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memilih produk yang mereka butuhkan. Dengan monopoli, pasokan produk yang tersedia akan terbatas, yang akan mengurangi pilihan yang tersedia bagi konsumen. Akhirnya, konsumen akan terpaksa membeli produk yang dipertahankan oleh monopoli, meskipun harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih rendah dari yang tersedia dari pengusaha kecil. Kedelapan, praktik monopoli juga akan mempengaruhi pembagian kekayaan. Dengan monopoli, kekayaan akan terkonsentrasi di tangan perusahaan-perusahaan besar, yang akan mengurangi pembagian kekayaan yang adil. Ini akan menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial dan meningkatkan ketidakadilan di antara masyarakat. Dengan semua alasan di atas, jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli. Mencegah perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk menaikkan harga di atas tingkat pasar juga penting dalam mempromosikan sistem ekonomi Pancasila. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati ekonomi yang sehat dan adil.

Jakarta - Pasar monopoli adalah pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu monos dan berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual, seperti dikutip dari Edisi Belajar Teori Ekonomi Pendekatan Mikro Berbasi Karakter oleh Jun Surjanti, Musdholifah, dan Budiono. Secara garis besar, monopoli adalah seseorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pedagang monopolis tidak mengkhawatirkan sistem ekonomi, pesaing monopolis membuat barang sejenis sebagai barang substitusi produk yang akan dijual, atau sebagai barang alternatif pengganti yang tidak sama persis, sehingga menjadi pengganti yang tidak sempurna. Monopolis mendapat kesan tidak baik karena keuntungan yang lebih dari pasar monopoli sebagai berikut1. Produknya unikPasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna close substitute di Hanya terdapat satu penjualPasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen, atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan Terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lainPasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuatPerusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut price maker atau price setter, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di monopoli menjadi satu-satunya penentu harga karena menguasai semua pengendalian produksi dan jumlah yang akan Perusahaan memerlukan sedikit promosiPerusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lain. Promosi iklan bukan untuk menarik pembeli, namun semata-mata untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen6. Tidak ada barang substitusiBarang di pasar monopoli tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama atau sejenis. Contoh barang di pasar monopoli yaitu aliran listrik dari PLN yang tidak dapat digantikan lampu minyak, sebab listrik juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik Tidak ada kemungkinan pendatang baru masuk industriKepemilikan barang monopoli dan undang-undang pemberian izin sebagai produsen tunggal membatasi pendatang baru untuk masuk industri pasar detikers, apa lagi contoh pasar monopoli yang kamu tahu? Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] row/row

MenurutUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli dinyatakan sebagai berikut: •Pasal 1 angka 1: "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha." •Pasal 1 angka 2: Jakarta, NU OnlineAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB, Hj Erma Siti Mukaromah menentang keras adanya monopoli dalam dunia usaha. Sebab hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sila ke lima dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Monopoli itu bertentangan dengan sila ke lima dalam Pancasila. Artinya bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesa menjadi semakin jauh karena faktanya termonopoli oleh suatu kelompok kecil saja," katanya usai mengisi Focus Group Discussion FGD tentang Problematika Tataniaga di Indonesia Telaah RUU Larangan Monopoli’ Gedung PBNU, Jakarta pusat, Kamis 31/1.Menurut Erma, ketika monopoli usaha terjadi, maka sisi keadilan menjadi hilang dan perputaran ekonomi yang merata di masyarakat tidak terwujud."Nanti istilah 'yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin akan terus berlaku'. Orang punya model usaha apa pun nanti di tengah jalan akan dimatikan kalah sama pelaku usaha besar," kata Erma Ia mencontohkan, di Kabupaten Banyumas lebih dari 29 ribu kepala keluarga berprofesi sebagai petani penderes gula, tapi usahanya tidak mampu menyejahterakan ekonomi mereka karena terjadi praktik monopoli usaha."Padahal gula itu adalah pangsa pasar yang sangat diminati oleh dunia karena salah satunya sehat, organik, dan hari ini yang dibutuhkan oleh pasar dunia itu," karena itu, dengan adanya RUU iitu, diharapkan monopoli usaha tidak terjadi lagi dan ekonomi masyarakat menjadi berdaya karena keinginan masyarakat sendiri. Mereka tidak menginginkan yang lebih."Kebutuhan masyarakat hari ini kan sebatas cukup saja. Cukup dalam artian kesehariannya dia dicukupkan, pendidikan cukup, kesehatannya cukup. Saya pikir keinginan masyarakat tidak berlebih-lebihan," diketahui bahwa RUU Anti Monopoli menjadi salah satu pembahasan oleh Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada Munas NU di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat pada akhir Februari 2019 Husni Sahal/Aryudi AR Halini akan sangat merugikan bagi orang lain yang banyak membutuhkan barang tersebut. Tujuan dari menimbun adalah agar barang tidak beredar di pasar dan harganya menjadi mahal. Bentuk kegiatan monopoli adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Karena penjual sengaja mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menjual sedikit barangnya. 9. mengapa sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli – Praktik monopoli telah banyak ditemukan di berbagai bidang usaha, dari sektor jasa keuangan hingga perdagangan. Menurut peraturan yang berlaku, praktik monopoli adalah ilegal dan terlarang. Namun, banyak orang tidak mengetahui bahwa sistem ekonomi Pancasila juga melarang praktik monopoli. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sejak awal pembentukan Republik Indonesia. Sistem ekonomi ini berlandaskan pada semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Dalam artikel ini, kami akan mengulas mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. Pertama-tama, monopoli adalah salah satu bentuk penyimpangan dari semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Keadilan sosial berarti semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses barang dan jasa. Dengan adanya praktik monopoli, hanya satu individu atau perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari suatu produk atau jasa tertentu, sementara konsumen lainnya akan dikucilkan dari kemungkinan untuk mendapatkan barang atau jasa yang sama. Oleh karena itu, praktik monopoli adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Kedua, sistem ekonomi Pancasila juga mempromosikan semangat gotong royong untuk menciptakan kemakmuran berkelanjutan. Gotong royong berarti bahwa semua orang harus bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya praktik monopoli, satu orang atau perusahaan dapat mengontrol suatu produk atau jasa, sementara orang lain dikucilkan dari menikmati keuntungan tersebut. Dengan demikian, praktik monopoli tidak sesuai dengan semangat gotong royong yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Ketiga, sistem ekonomi Pancasila juga berupaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Tidak adanya praktik monopoli akan memungkinkan berbagai perusahaan untuk bersaing di pasar dan menawarkan berbagai produk dan jasa yang berbeda. Ini akan memungkinkan konsumen untuk memilih produk dan jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membangun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, praktik monopoli tidak sesuai dengan semangat kemandirian ekonomi yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berbasis pada semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, praktik monopoli tidak sesuai dengan semua prinsip-prinsip yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Dengan demikian, praktik monopoli telah dilarang oleh sistem ekonomi Pancasila. Artikel ini akan melanjutkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. Daftar Isi1 Penjelasan Lengkap mengapa sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik – Sistem ekonomi Pancasila berbasis pada semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian – Monopoli adalah penyimpangan dari semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi – Praktik monopoli tidak sesuai dengan semangat gotong royong yang diajarkan oleh sistem ekonomi – Praktik monopoli akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk membangun kemandirian – Praktik monopoli dilarang oleh sistem ekonomi Pancasila karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. – Sistem ekonomi Pancasila berbasis pada semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila berbasis pada semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, praktik monopoli tidak diizinkan dalam sistem ekonomi Pancasila. Praktik monopoli adalah suatu keadaan di mana satu perusahaan atau kelompok khusus memiliki kendali absolut atas suatu industri atau pasar. Kondisi ini menyebabkan perusahaan atau kelompok tersebut dapat membuat suatu harga yang melampaui harga pasar. Ini menghalangi persaingan, meningkatkan harga, dan mengurangi pilihan konsumen. Mengingat semangat demokrasi yang mendasari, sistem ekonomi Pancasila menentang monopoli. Dengan demokrasi, setiap orang diharapkan memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam pasar. Monopoli menghalangi persaingan dengan menciptakan situasi di mana satu perusahaan atau kelompok memiliki kendali absolut atas pasar. Monopoli juga dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial, karena harga yang diterapkan oleh satu perusahaan atau kelompok akan lebih tinggi daripada harga pasar. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila juga berbasis pada kemandirian ekonomi. Praktik monopoli akan menghalangi kemandirian ekonomi dengan mengurangi inovasi dan menghalangi persaingan. Ini akan membuat konsumen terikat pada satu perusahaan atau kelompok saja. Ini dapat menyebabkan konsumen membayar harga yang lebih tinggi karena tidak ada pilihan lain. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli untuk memastikan semangat demokrasi, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi tetap terjaga. Praktik monopoli akan menghalangi persaingan yang sehat, meningkatkan harga, dan mengurangi pilihan konsumen. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. – Monopoli adalah penyimpangan dari semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila berfokus pada semangat keadilan sosial dan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga tidak mengizinkan adanya praktik monopoli. Monopoli adalah sebuah sistem ekonomi yang memungkinkan satu perusahaan atau individu untuk menguasai pasar untuk suatu produk atau layanan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan harga, kualitas, dan ketersediaan. Hal ini melanggar semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Dengan adanya monopoli, perusahaan atau individu yang menguasai pasar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan atau individu lain yang berada di pasar. Hal ini bertentangan dengan tujuan sistem ekonomi Pancasila, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, monopoli juga dapat menyebabkan harga yang tinggi untuk suatu produk atau layanan yang dijual, sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Ini berakibat pada peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Karena itu, praktik monopoli tidak diizinkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Agar semua rakyat Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan kesejahteraan sosial yang merata, monopoli harus dihindari. Dengan menghindari praktik monopoli, sistem ekonomi Pancasila dapat memastikan bahwa semangat keadilan sosial yang diajarkannya dapat tercapai. – Praktik monopoli tidak sesuai dengan semangat gotong royong yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi ini didasarkan pada konsep gotong-royong. Gotong-royong adalah salah satu prinsip yang dianut oleh sistem ekonomi Pancasila. Gotong-royong menekankan konsep partisipasi bersama dimana semua pihak bertanggung jawab untuk bekerja sama, menyumbang, dan saling membantu. Konsep gotong-royong berlawanan dengan praktik monopoli. Praktik monopoli adalah situasi di mana satu pihak atau kelompok memiliki kontrol total atas suatu industri atau pasar. Praktik ini menghilangkan kompetisi dan membuat pemain pasar lain tidak berdaya. Hal ini menciptakan situasi yang tidak sehat dalam pasar yang menghalangi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik monopoli tidak sesuai dengan semangat gotong-royong yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Selain itu, praktik monopoli juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi Pancasila. Keadilan menekankan pentingnya kesetaraan dan kemampuan untuk mengakses peluang bisnis yang sama untuk semua pemain pasar. Praktik monopoli menghambat kesetaraan ini dan menciptakan kesenjangan ekonomi antara pemain pasar yang berbeda. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. Sistem ekonomi ini berusaha untuk menjamin bahwa semua pemain pasar dapat bersaing secara adil dan setara. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin bahwa semua pemain pasar dapat menikmati kemajuan ekonomi. – Praktik monopoli akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk membangun kemandirian ekonomi. Praktik monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan mendominasi pasar untuk produk tertentu, dan menghasilkan pendapatan signifikan tanpa adanya persaingan. Hal ini bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila, yang berkembang dari sistem ekonomi liberal yang mengutamakan persaingan. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada nilai-nilai persaingan sehat, keadilan, dan persamaan bagi semua orang. Praktik monopoli menghasilkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Pertama, praktik monopoli dapat menghambat inovasi dan membatasi kemampuan perusahaan untuk berkembang secara ekonomi. Tanpa persaingan, perusahaan tidak akan dorong untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. Hal ini akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk membangun kemandirian ekonomi. Kedua, praktik monopoli dapat meningkatkan harga produk dan layanan, sehingga membuatnya lebih mahal bagi masyarakat. Dengan harga yang lebih tinggi, masyarakat akan memiliki lebih sedikit uang untuk menggunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, praktik monopoli dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan hanya satu perusahaan yang mendominasi pasar, masyarakat tidak akan dapat membandingkan produk dan layanan yang tersedia, dan tidak dapat memilih yang terbaik. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengambil keputusan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena alasan-alasan di atas, sistem ekonomi Pancasila melarang praktik monopoli. Dengan melindungi persaingan sehat dan meningkatkan kemandirian ekonomi, sistem ekonomi Pancasila dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. – Praktik monopoli dilarang oleh sistem ekonomi Pancasila karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan sistem ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila mengajarkan bahwa ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip yang diusung dalam sistem ini meliputi kesejahteraan, keadilan, kebebasan, keterbukaan, keteraturan, persaingan sehat, dan pengalaman ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik monopoli, yang memiliki potensi untuk menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh sistem ekonomi Pancasila. Praktik monopoli dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi konsumen dan masyarakat secara umum. Ketika satu perusahaan atau individu menguasai pasar, mereka dapat menaikkan harga secara signifikan tanpa adanya persaingan. Ini berarti bahwa konsumen harus membayar lebih banyak untuk produk atau jasa yang sama. Hal ini juga dapat mengurangi inovasi, karena tidak ada persaingan untuk menciptakan produk yang lebih baik. Praktik monopoli juga dapat memiliki dampak negatif pada para produsen. Ketika satu perusahaan atau individu menguasai pasar, mereka dapat menentukan harga yang lebih rendah dari pasar. Ini berarti bahwa para produsen mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan yang cukup untuk mempertahankan usaha mereka. Karena berbagai alasan di atas, praktik monopoli dilarang oleh sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini mengajarkan bahwa ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, dan praktik monopoli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa praktik monopoli tidak terjadi di pasar. ^{1 Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari Tindakan ekonomi dalam berbisnis. 3. Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. 4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. 5.}

Mengapa dlm tata cara ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli?mengapa dlm sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoliMengapa dlm tata cara ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopolimengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli​Mengapa dlm metode ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli Karena sungguh merugikan penduduk mengapa dlm sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli menurut aku alasannya praktik monopoli bersifat memusat pada titik tertentu , dgn kata lain menguntungkan salah satu atau beberapa pihak, bahkan condong merugikan bagi umum . Mengapa dlm tata cara ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli Karena jika misal yg dimonopoli itu barang terkait hajat orang banyak bahaya bila di pasang harga tinggi bisa sengsara kitaMisal nih air PAM dimonopoli swasta trus dipasang harga 1 juta per liter apa gak mampus kita wkwk?Makanya pemerintah melarang monopoli swasta di bidang yg menyangkut hidup orang banyak kayak listrik, air, dll. mengapa sistem ekonomi Pancasila melarang adanya praktik monopoli​ Jawaban alasannya praltik monopoli akan merugikan warnga negara. Penjelasan monopoli yakni aktivitas jualbeli yg hanya di diperboleh menjual / membeli produk dr kalangan tertentu maaf kalo salah Mengapa dlm metode ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli alasannya sangat merugikan bagi pedagang

PRAKTEKMONOPOLI DI INDONESIA PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Oleh : PANDU SOETJITRO NIM. B4A000054 PEMBIMBING PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH NIP. 130368053

The purpose of this research is to know and analyze the implementation and solution in monopoly practice and unfair business competition at government bank in giving facility for housing subsidy. This research uses descriptive and analytical approach, which supported by library research in order to specify this research purpose to give description about monopolistic practice in banking business in Indonesia. The results indicate that in fact, the practice of monopoly restrictions and fraudulent business competition has not run optimally and there is a fundamental weakness in it Law No. 5/1999 that mainly related to the status of implementing agencies of this law, obstacles and barriers that exist in the practical situation is the lack in implementing Law no .5 / 1999 even assessed the existence of conspiracy among banks and businessmen or other banks. Therefore there needs to be more assertive and more organized controls related to the practice of monopoly prohibition and fraudulent business competition. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan PRAKTEK LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA BANK PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR COMPETITION IN STATE BANK IN PROVIDING HOUSING SUBSIDY FACILITY R. Putri Rangkuti, Syamsah, dan Ahmad Yani Program Studi Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor. Korespondensi R. Putri Rangkuti, Telp. 082125220999 e-mail Jurnal Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019 hlm. 116-130 Abstract The purpose of this research is to know and analyze the implementation and solution in monopoly practice and unfair business competition at government bank in giving facility for housing subsidy. This research uses descriptive and analytical approach, which supported by library research in order to specify this research purpose to give description about monopolistic practice in banking business in Indonesia. The results indicate that in fact, the practice of monopoly restrictions and fraudulent business competition has not run optimally and there is a fundamental weakness in it Law No. 5/1999 that mainly related to the status of implementing agencies of this law, obstacles and barriers that exist in the practical situation is the lack in implementing Law no .5 / 1999 even assessed the existence of conspiracy among banks and businessmen or other banks. Therefore there needs to be more assertive and more organized controls related to the practice of monopoly prohibition and fraudulent business competition. Keywords Monopoly and Competition, Housing, Bank Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi serta solusi dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada bank pemerintah dalam memberikan fasilitas subsidi perumahan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang didukung oleh studi kepustakaan karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai praktek monopoli pada dunia perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya prakteknya larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat belum berjalan optimal dan terdapat kelemahan mendasar didalamnya UU terutama terkait dengan status lembaga pelaksana undang-undang ini, maslah dan hambatan yang ada dilapangan adalah kurang berjalannya UU bahkan dinilai adanya persekongkolan dikalangan bank dan pengusaha atau bank lainnya. oleh karenanya perlu adanya kontrol lebih tegas dan lebih terorganisir terkait praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci Monopoli dan Persaingan, Perumahan, Bank PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menganut sistem ekonomi kerakyatan. Sampai saat ini kasus persaingan tidak sehat kerap ditemukan dan disidangkan KPPU dan menjadi perhatian besar dalam dunia usaha. Cukup banyak kasus-kasus monopoli pada berbagai sektor seperti halnya terjadi juga pada sektor perbankan, hal tersebut tentunya akan mempersulit Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 indonesia dalam menajalani persaingan ekonomi secara global. Terjadinya sebuah persaingan tentunya bukan hal yang buruk, Persaingan usaha merupakan hal yang wajar di dunia usaha dan hal tersbut selain dapat menguntungkan produsen/ pengusaha, persaingan usaha juga menguntungkan konsumen, masyarakat dan negara. hal sebaliknya jika persaingan usaha tersebut mulai memasuki ke dalam keadaan persaingan tidak sehat unfair competition, dimana produsen/ pengusaha mulai menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita pihak lain, dengan cara persaingan yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidak-tidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha yang prakteknya persaingan usaha sangat terpengaruh oleh berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Seharusnya kebijakan publik tersebut dibuat dengan wawasan yang berpihak kepada masyarakat, baik kepada produsen maupun kepada konsumen, namun kenyataannya banyak kebijakan yang menyangkut sektor usaha yang diwarnai dengan berbagai kepentingan terselubung dari pihak tertentu, hal itu salah satunya disebabkan karena sistem birokrasi dan perekonomian di Indonesia sarat dengan sistem persengkongkolan yang tidak sehat, maka persaingan itu sendiri menjadi terdistorsi. Dalam dunia perbankan persaingan tidak sehat cendrung jarang sekali terjadi, setiap bank mempunyai produk serta pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin sehinga terjadi suatu persaingan yang sehat, tetapi disisilain ada pihak perbankan yang memonopoli salah satu produk perbankan bahkan monopoli teresebut di bolehkan dan dilindungi oleh hukum atau disebut juga monopoli by low. Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia, selanjutnya dissebut Rachmadi Usman II, Jakarta Sinar Grafika, 2013, hlm 88 Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Karena apabila hanya sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam mempengaruhi pasokan produk di pasar, karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian di dunia perbankan juga sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian banyak prodak-prodak perbankan menampilkan produk yang sama dengan bungkusan yang menarik artinya bahwa setiap bank mempunyai teknik dan strategi sendiri untuk merebut hati konsumennya. Dalam praktek monopoli ada sebagaian perbankan yang hanya menjual satu produk saja yang dijadikan andalan untuk mengembangan banknya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, implementasi hukum persaingan usaha bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ GmbH, 2009, halaman 107 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ GmbH, 2009, halaman 107 Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan masih adanya anggapan dikalangan Negara berkembang yang mengatakan bahwa implementasi hukum persaingan usaha yang berlebihan dapat mengganggu aktifitas bisnis pelaku usaha, dan kurang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan nasional, ditambah biaya yang dibutuhkan dalam proses investigasi dugaan praktek anti persaingan juga tidaklah yang dilakukan oleh sejumlah BUMN memang awalnya adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi adanya perkembangan yang terjadi menyebabkan permintaan yang tidak bisa lagi diimbangi oleh BUMN-BUMN yang malakukan monopoli, pada akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi dengan mengundang partisipasi swasta. belajar dari pengalaman justru dalam kondisi apa pun, monopoli cenderung boros, tidak efisien, dan korup atau minimal perusahaan monopoli itu terus merasa mapan dan ”sulit” meningkatkan pelayanannya. Dalam hal penyelenggaraan Perbankan, tentu seharusnya perbankan menghindari praktik-pratik monopoli dalam pengembangan keuangan inklusif. Hal itu mengingat arah dasar program nasional keuangan inklusif adalah pemerataan ekonomi melalui akses layanan keuangan formal. Masyarakat yang belum terakses layanan keuangan formal harus menjadi prioritas, termasuk salah satunya dalam hal pembiayaan program subsidi yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi uang muka yang Won-Joon Kim, “Korea’s Experiences in Adoption & Enforcement of Competition Law and Implication for Developing Countries,” makalah disampaikan pada 2nd ASEAN CONFERENCE ON COMPETITION LAW & POLICY yang diselenggarakan oleh KPPU, Sekretariat ASEAN dan ASEAN Consultative Forum for Competition, di Bali pada tanggal 14-16 June 2006. situs perumnas, diakses pada Senin, 26 Februari 2018 pukul pada umumnya dikerjasamakan dengan bank harus dibuka tidak hanya pada bank-bank pemerintah, tapi pada semua bank yang ada di Insonesia. Persoalan lainnya adalah terkait usia dari Undang-undang Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat UU Tahun 1999 pada Tahun 2018 ini telah mencapai lebih dari delapan belas atau menginjak usia 19 tahun. Sehingga alangkah baiknya jika dilakukan suatu evaluasi terhadap bagaimana efektifitas dari penegakkan atau implementasi UU Tahun 1999, dan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat apakah implementasi UU Tahun 1999 selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun untuk melihat bagaimana efektifitas dari penyelenggaraan persaingan usaha terhadap berbagai sektor industri yang ada bukanlah tugas yang mudah dan juga tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, oleh karenanya berdasarkan latar belakang di atas judul dalam penulisan penelitian ini adalah Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Bank Pemerintah Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat kami rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut 1. Bagaimana praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada bank pemerintah dalam memberikan fasilitas subsidi perumahan ? 2. Bagaimana solusi agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada bank pemerintah dalam memberikan fasilitas subsidi perumahan? METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Memusatkan Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Berdasarkan pemahaman di atas, maka penelitian ini menjelaskan fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan terkait dengan objek penelitian untuk kemudian dianalisa kebenarannya sesuai dengan data yang berhasil didapatkan. PEMBAHASAN A. PRAKTEK LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA BANK BTN CABANG KOTA BOGOR DALAM MEMBERIKAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN RAKYAT Secara sederhana dapat kami bahas bahwa penegakan hukum oleh KPPU terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat cukup lemah. begitu juga pada Bank Pemerintah dalam kajian ini adalah bank Tabungan Negara BTN, hal tersebut salah satunya adalah karena kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam sistem penegakan hukum Indonesia secara konseptual memiliki kelemahan yang cukup mendasar, mengingat tugas, wewenang dan tatacara penanganan perkara menumpuk di satu organ yaitu KPPU. KPPU menjadi Penyelidik, Penyidik, Penuntut dan Pemutus Perkara menjadi Hakim sekaligus. Berdasarkan analisa konsepsional, menunjukkan kedudukan KPPU sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha Negara, anggotanya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tugas dan wewenangnya merupakan tindakan hukum publik administratif dan bukan tindakan hukum perdata atau pidana. Hal tersebut berpengaruh pula pada kekuatan mengikat suatu putusan. Kekuatan mengikat suatu putusan terletak pada diktumnya. Diktum ini hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, ini berarti para pihak atau terhukum harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum tersebut. Diktum dalam putusan KPPU masih belum tegas, karena kedudukan KPPU secara konseptual masih belum jelas apakah sebagai lembaga peradilan ataukah lembaga/Badan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berakibat pula pada penegakan hukum oleh KPPU sehubungan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan faktor hukumnya, aparat hukumnya, sarana/fasilitas untuk mengawasi perilaku pelaku usaha serta faktor budaya/masyarakat para pelaku usaha dan atau asosiasinya. Dalam penyelenggaraan perekonomian, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Pada Teori Ilmu Ekonomi sebuah persaingan yang sempurna merupakan suatu kondisi pasar yang ideal dan paling tidak terdapat empat asumsi yang menjadi dasar agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran. 2. Kedua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect homogeneity” 3. Ketiga pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect mobility of resource” dan Keempat konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal. Robert S Pindycle and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomic, USA Prentice Hall International Inc, 1998, Hal. 283-284. Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Walaupun dalam kehidupan nyata sukar ditemui pasar yang didasarkan pada mekanisme persaingan yang sempurna, namun persaingan dianggap sebagai suatu hal yang esensial dalam ekonomi pasar. Oleh karena dalam keadaan nyata yang kerap terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolistik dan oligopoli. Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik. Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan disebut sebagai “monopoli”. Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan adanya apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing dan terakhir, adanya “entry barrier” bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha. Setelah membaca asumsi-asumsi di atas, persaingan yang tidak sehat akan mematikan persaingan itu sendiri dan pada gilirannya akan memunculkan monopoli. Membahas mengenai hukum persaingan yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi, tentu tidak akan lepas dari pembahasan dari mengenai Michael-Kantz dan Harveey S Rosen, “Microeconomic”, USA Richard D Irwin Inc, 1994, Hal. 432-433 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangundang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peaturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas perekonomian dengan perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut 1. Sistem free fight liberalism yang dapat menumbuhkan ekploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktur ekonomi nasional Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Jakarta, 1989, Hal. 17. Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia. 2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. 3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan isi GBHN mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai membentuk perusahaan raksasa yang dikenal dengan istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli. Praktek monopoli akan terjadi bila 1. Monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang. 2. Monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi. Menurut Kwik Kian Gie, kondisi tersebut diatas terjadi karena peran negara kepada suatu badan usaha, baik BUMN, usaha swasta maupun Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa monopoli yang dilarang oleh Undang-undang persaingan adalah monopoli yang menyebabkan terjadinya penentuan pasar, pembagian pasar dan konsentrasi pasar. GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun Surakarta, PT. Pabelan, 1998, Hal. 23. Kwik Kian Gie, Saya bermimpi jadi konglomerat Jakarta, Gramedia, 1994, Hal. 233. Peter Mahmud Marzuki Telaah filosofi terhadap Undang-undang larangan praktek monopoli dam persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan Adanya konsentrasi pasar sebetulnya tidaklah selalu berakibat jelek bagi perekonomian, sepanjang industri tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang tinggi untuk mengekploitasi konsumen dengan harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi tersebut diperoleh melalui suatu proses persaingan alamiah, dengan kompetisi yang sehat telah melahirkan hanya satu atau beberapa perusahaan saja yang mendominasi pasar. Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk tersebut, dengan cara sedemikian rupa dapat menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk yang sama, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan monopoli. Sebaliknya apabila perusahaan lain diberikan kesempatan yang sama untuk memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli. Namun demikian persoalan yang sering muncul adalah terjadinya suatu konsentrasi yang berebentuk monopoli/oligopoli karena berbagai perlindungan ataupun fasilitas birokrasi serta adanya kolusi bisnis yang mempersempit atau menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar. Disamping adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen karena tingginya harga, konsentrasi yang menekan munculnya persaingan banyak menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Sebagai mata rantai adanya ketidakefisiennan tersebut, maka industri yang demikian membutuhkan proteksi terhadap pesaing dari luar dan sangat rendah kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada konstitusi Republik Indonesia, Majalah Yuridika, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Erlangga November 2001, Hal. 512. Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan beberapa kelompok komoditi yang diproduksikan, dimana konsentrasi pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri yang seperti itu akan sangat rentan dalam persaingan bebas, atau jika tidak ada proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya perlindungan berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri. Karena dengan adanya AFTA, WTO dan APEC, industri-industri kita nantinya harus siap bersaing dengan industri yang berasal dari negara lain, termasuk dari negara maju yang sudah sangat terbiasa dengan budaya persaingan bebas dan berproduksi secara gambaran tentang beberapa struktur industri di Indonesia, yang secara nyata memberikan ilustrasi adanya beberapa konsentrasi yang berimplikasi pada ketidakefisiennan. Konsentrasi industri yang demikian perlu dirombak, artinya jika konsentrasi itu muncul karena kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut perlu dirubah dan diarahkan pada pembukaan peluang bagi pesaing baru untuk terjun pada sektor-sektor tersebut. Namun demikian jika hal itu terjadi karena adanya praktek-praktek kolusif ataupun kerja sama yang tidak fair, maka perlu dipikirkan pula sangsi yang tegas kepada para pelakunya. Jadi dibutuhkan perangkat hukum untuk mengambil tindakan berupa sangsi, misalnya terhadap praktek-praktek kartel terselubung atau praktek beberapa industri sejenis yang melakukan kolusi sehingga dapat mengendalikan pasar. Tindakan tegas seperti ini sudah diterapkan di negara-negara kapitalis seperti USA, di Amerika Serikat ada Sherman Act yang usianya sudah lebih dari Edy Suandi Hamid, MB. Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta UII Pres, 2000, Hal. 50. Ibid, Hal. 51. satu abad, isinya secara tegas melarang praktek kerja sama ataupun persengkokolan yang mengekang pedagangan, termasuk penetapan harga secara vertikal atau horisontal, pemboikotan bersama, pembagian pasar dan praktek-praktek dagang restriktif lainnya. Ketentuan seperti itu juga sudah sejak lama ada di negaranegara seperti Australia ataupun Eropa Barat. Perserikatan Bangsa-bangsa pun juga sudah mempunyai ketentuan sejenis, yakni Resolusi PBB no. tahun 1967 yang dikenal dengan The Set Of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business demikian ditanah air kita hal ini masih menjadi perdebatan, karena aturan yang ada belum secara tegas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan praktek monopoli, oligopoli dan praktek bisnis yang tidak jujur lainnya. Di negara tetangga kita, Thailand, perundang-undangan mereka tentang anti monopoli sudah ada sejak tahun 1979, juga menegaskan larangan tantang kolusi bisnis, kesepakatan penetapan harga jual secara bersama, ataupun membagi-bagi dan mengalokasi wilayah distribusi produknya. Tingkat konsentrasi industri yang terjadi di Indonesia sudah terbilang cukup tinggi, di negara-negara industri seperti Inggris dan Amerika Serikat angkanya masing-masing 22% dan 36%, sementara Indonesia sebesar 47,1%.Ketidakberhasilan Pemerintah Orde Baru untuk menyetujui Undang-undang Antimonopoli, didasari beberapa alasan yaitu 1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaanperusahaan Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hal. 202. Iqbal, Farrukh, Deregulation and Development in Indonesia”, Makalah Pada Seminar Building on Success Maximizing the Gains From Deregulation, Jakarta, 1995, Hal. 17. Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaanperusahaan itu memberikan proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut dengan kata lain memberikan posisi monopoli pada perusahaan tersebut. 2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner disektor yang bersangkutan, tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya disektor tersebut. c. Untuk menjaga berlangsungnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu bila terdapat banyak penjual dan pembeli kuantitas, barang-barang yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan kuantitas barang-barang yang tersedia pada suatu pasar, sehingga penjual tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup mengenai harga-harga yang berlaku dipasar dan mengenai kualitas barang yang di jual, serta terdapat kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar yang yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli, karena didalam monopoli selalu mengoptimalkan keuntungan “profit” dalam praktek persaingan, monopoli tidak selalu dilarang Sutan Remy Sjahdeni, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah Diskusi Panel Tentang Antimonopoli, Diselenggarakan oleh Kelompok Kajian Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tanggal 4 September 1999. Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia, Bandung, Pustaka, 2001, oleh Pemerintah, ada beberapa monopoli yang diperbolehkan antara lain 1. Monopoli yang diberikan kepada penemu barang baru, seperti oktroi dan paten. Maksudnya untuk memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif. 2. Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya barang yang diproduksi dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai misal, PLN, Garuda, Telkom dan sebagainya. 3. Monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah, 4. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun entrance masuknya siapa saja kedalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar. 5. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlalu besar sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan invesastinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli. 6. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif. 7. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel yang defensif. 8. Monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan maksud untuk membentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994, Hal. 243-244. Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan persaingan usaha tidak sehat mempunyai maksud untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga memberikan kepastian dan kesempatan usaha yang sama kepada semua pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Undang-undang ini mempunyai tiga jenis sanksi terhadap pelaku persaingan tidak sehat dan pelaku monopoli, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana administrasi merupakan wewenang KPPU, sedangkan sanksi-sanksi lainnya merupakan wewenang hakim peradilan. Namun demikian masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang merujuk pada Hukum Acara untuk digunakan dalam menindak lanjuti Undangundang no. 5 tahun 1999, hal ini guna menghindari pertentangan pendapat dan perbedaan penafsiran. Studi kasus terkait dengan penegakan hukum dalam hal praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak kami temukan pada Bank Tabungan Negara, akan tetapi terjadi pada Bang Rakyat Indonesia dengan kronologis kasus Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut Terlapor I, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera selanjutnya disebut Terlapor II dan PT. Heksa Eka Life Insurance selanjutnya disebut Terlapor III, ketiganya diduga menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur Kredit Kepemilikan Rumah KPR Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia. Produk Kredit Pemilikan Rumah KPR adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Perkara ini berawal dari inisiatif KPPU yang menemukan adanya pembatasan pilihan konsumen atau nasabah Terlapor I ketika mengajukan kreditnya. Dalam proses tersebut, nasabah tidak memiliki Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Terhadap Undang-undang Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hal.. 95. pilihan asuransi jiwa lain yang mereka inginkan, selain yang ditetapkan oleh Terlapor I. Hal ini dapat diketahui dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat antara Terlapor I selaku pelaku usaha dengan debitur KPR Terlapor I selaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut memuat persyaratan bahwa debitur KPR Terlapor I selaku pihak yang menerima barang tertentu berupa KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa yang hanya dari Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha pemasok. Berdasarkan model aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I bersama Terlapor II dan Terlapor III ini artinya Terlapor Imelakukan kegiatan bancassurance dengan model bisnis referensi. Pihak bank dapat melakukan referensi dalam rangka produk bank atau referensi tidak dalam rangka produk bank. Bentuk referensi dalam rangka produk bank biasanya bank akan mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan nasabah misalnya KPR, kredit kendaraan bermotor, kredit kepada pegawai atau pensiunan, yang disertai dengan asuransi. Tetapi jika tidak dalam rangka produk bank, bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Model aktivitas referensi yang dilakukan oleh Terlapor I adalah jenis aktivitas referensi dalam rangka produk bank. Persyaratan produk asuransi itu dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada bank atas resiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. Konsumen in cassu debitur KPR Terlapor I tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui klausul asuransi jiwa yang ditawarkan dalam perjanjian KPR-nya, dikarenakan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Selain itu dari hasil Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 pemeriksaan KPPU diketahui bahwa pelaku usaha lain yang dapat masuk ke pasar bersangkutan telah berkurang dengan persyaratan terms and conditions yang tidak feasible dan memberatkan sehingga pihak perusahaan asuransi lain seperti Avrist, Realife, Bumiputera, dan Alianz yang telah mencoba mengajukan penawaran kerjasama dengan Terlapor I, mengalami kesulitan untuk dapat melakukan pemasaran produk asuransi jiwa mereka ke nasabah Terlapor I. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU tersebut, Majelis Komisi memutuskan perkara itu dalam Putusan KPPU No. 05/KPPU/-I/2014 yang menyatakan bahwa ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 tentang perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a tentang penguasaan pasar. Dari kasus tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU memutuskan nasabah Bank Rakyat Indonesia BRI mulai kini bebas memilih asuransi jiwa, ketika mereka mengajukan kredit pemilikan rumah KPR di salah satu badan usaha milik negara BUMN itu. "Kalau dulu nasabah hanya dapat menggunakan produk asuransi yang telah ditentukan oleh BRI. Contoh, produk dari konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Bringin dan PT Heksa Eka Life Insurance Heksa," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, melalui siaran pers, Kamis 13/11. Menurut dia, keputusan itu dikeluarkan setelah amar putusan KPPU pada 11 November 2014 di Jakarta atas kasus dugaan perjanjian tertutup dan hambatan masuk oleh BRI dan konsorsium asuransi tersebut. Dalam putusan yang dibacakan hampir tiga jam tersebut, KPPU meminta pembatalan perjanjian oleh BRI memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR untuk hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Bringin dan Heksa. "Kami juga meminta agar BRI menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan," ujarnya. Selain itu, jelas dia, Majelis Komisi KPPU yang menyidangkan kasus tersebut, juga menjatuhkan sanksi denda kepada BRI sebesar Rp25 miliar, Bringin dengan nominal Rp19 miliar, dan Heksa sebesar Rp13 miliar. Putusan itu berdasarkan kesimpulan KPPU yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut melanggar pasal 15 2 terkait tying-in pembelian berikat dan pasal 19 a terkait hambatan masuk pasar. KPPU juga menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk segera memberikan sanksi atas bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Surat itu tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dalam penegakan UU biang keladinya sepertinya dari UU sendiri. Mungkin apabila UU Tahun 1999 mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem hukum Indonesia apakah merupakan lembaga judicial ataukah lembaga eksekutif/tata usaha negara? sudah barang tentu tidak akan muncul polemik yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Tetapi harus realistis, bahwa untuk melakukan suatu revisi terhadap UU tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat, memperhatikan pekerjaan rumah DPR dan Pemerintah yang sudah begitu menumpuk yang juga menuntut untuk segera diselesaikan, di samping itu revisi terhadap UU harus mengisi daftar waiting list antrian RUU maupun revisi UU, yang mungkin menurut DPR dan Pemerintah jauh lebih penting untuk didahulukan. Sebagai jalan tengah dari permasalahan di atas yang masuk akal untuk dapat dilakukan saat ini adalah Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan bagaimana undang-undang yang sudah ada ini, dengan segala kekurangan yang ada, dapat dilaksanakan secara baik, karena UU mungkin jauh lebih memberikan harapan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, dibandingkan tidak ada UU sama sekali. Namun tidak sepatutnya, jika di dalam UU baik di dalam pertimbangan maupun di dalam ketentuan pasal-pasalnya tidak terdapat satu kalimatpun yang secara eksplisit menyatakan bahwa KPPU merupakan suatu lembaga peradilan, lantas sudah cukup menjadi dasar untuk menyebutkan KPPU sebagai lembaga eksekutif/tata usaha negara. Usaha yang dilakukan untuk mencari tahu mengenai kedudukan KPPU tidak cukup hanya dengan melihat ketentuan eksplisitnya saja, yang menyebutkan secara langsung KPPU sebagai lembaga yudisial kecuali mungkin bagi ahli-ahli hukum yang menganut aliran positivis sempit adalah sudah cukup. Seharusnya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPPU Pasal 35 dan 36 UU yang antara lain, menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan atas dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memanggil saksi, meminta keterangan dari instansi pemerintahan, bahkan sampai menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Dasar pembentukan KPPU Pasal 30 ayat 1 UU dimana KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Serta Pasal 30 ayat 2 UU yang antara lain menyebutkan KPPU adalah suatu Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja, dalam menentukan kedudukan KPPU dalam sistem hukum Indonesia. Tidak mampunya KPPU dalam mempertahankan putusan yang telah menghukum pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan tender transaksi disvestasi Indomobil di PN Pengadilan Negeri bukan 100% kesalahan semata dari KPPU itu sendiri. Walaupun KPPU telah mendapatkan bukti mengenai terjadinya persekongkolan tender dalam transaksi disvestasi Indomobil, namun Pasal 22 yang mengatur mengenai persekongkolan tender dalam UU tidak dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut. Karena penjelasan Pasal 22 UU -yang mendefenisikan tender sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa- telah membatasi defenisi tender pada Pasal 22, kemudian berakibat terhadap tender penjualan saham disvestasi yang dilakukan oleh BPPN tidak dapat dikatagorikan sebagai tender yang telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 22 UU Jadi kegagalan KPPU dalam mempertahankan putusannya di PN, juga merupakan sumbangan dari UU yang telah mempersempit defenisi tender. sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender disvestasi Indomobil tidak dapat dihukum oleh UU Tetapi bukan berarti para pihak yang terlibat dalam persekongkolan dapat cuci tangan dan bernapas lega, terutama BPPN. Jika ternyata persekongkolan tersebut mendapatkan restu dari BPPN dan itu dapat dibuktikan oleh aparat Kejaksaan karena sebelumnya Kejaksaan Agung juga pernah memanggil pejabat-pejabat BPPN guna diminta keterangannya disekitar proses disvestasi Indomobil, maka bukan lagi UU yang akan berbicara tetapi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah barang tentu sanksi hukumannya jauh lebih berat . Dan kegagalan KPPU di PN ini seharusnya jangan membuat KPPU Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 kehilangan kepercayaan diri dalam menegakan hukum Persaingan usaha di Indonesia dan segera melakukan introspeksi diri, karena bangsa Indonesia yang masih berharap banyak terhadap kiprah KPPU ke depan dalam menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dan membuat iklim berusaha di Indonesia menjadi lebih sehat dan kompetitif. B. PEMECAHAN MASALAH DALAM PRAKTEK LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA BANK BTN CABANG KOTA BOGOR DALAM MEMBERIKAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN RAKYAT Melihat kondisi saat ini dan disadari bahwa realistis untuk melakukan suatu revisi terhadap UU tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu cepat, memperhatikan pekerjaan rumah DPR dan Pemerintah yang sudah begitu menumpuk yang juga menuntut untuk segera diselesaikan, di samping itu revisi terhadap UU harus mengisi daftar waiting list antrian RUU maupun revisi UU, yang mungkin menurut DPR dan Pemerintah jauh lebih penting untuk didahulukan. Sebagai jalan tengah dari permasalahan di atas yang masuk akal untuk dapat dilakukan saat ini adalah bagaimana undang-undang yang sudah ada ini, dengan segala kekurangan yang ada, dapat dilaksanakan secara baik, karena UU mungkin jauh lebih memberikan harapan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, dibandingkan tidak ada UU sama sekali. Namun tidak sepatutnya, jika di dalam UU baik di dalam pertimbangan maupun di dalam ketentuan pasal-pasalnya tidak terdapat satu kalimatpun yang secara eksplisit menyatakan bahwa KPPU merupakan suatu lembaga peradilan, lantas sudah cukup menjadi dasar untuk menyebutkan KPPU sebagai lembaga eksekutif/tata usaha negara. Usaha yang dilakukan untuk mencari tahu mengenai kedudukan KPPU tidak cukup hanya dengan melihat ketentuan eksplisitnya saja, yang menyebutkan secara langsung KPPU sebagai lembaga yudisial kecuali mungkin bagi ahli-ahli hukum yang menganut aliran positivis sempit adalah sudah cukup. Seharusnya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPPU Pasal 35 dan 36 UU yang antara lain, menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan atas dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memanggil saksi, meminta keterangan dari instansi pemerintahan, bahkan sampai menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Dan dasar pembentukan KPPU Pasal 30 ayat 1 UU dimana KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Serta Pasal 30 ayat 2 UU yang antara lain menyebutkan KPPU adalah suatu Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja, dalam menentukan kedudukan KPPU dalam sistem hukum Indonesia. Terkait kasus yang melibatkan Bank BRI maka hal di atas bukan berarti para pihak yang terlibat dalam persekongkolan dapat cuci tangan dan bernapas lega, terutama BPPN. Jika ternyata persekongkolan tersebut mendapatkan restu dari BPPN dan itu dapat dibuktikan oleh aparat Kejaksaan karena sebelumnya Kejaksaan Agung juga pernah memanggil pejabat-pejabat BPPN guna diminta keterangannya disekitar proses disvestasi Indomobil, maka bukan lagi UU yang akan berbicara tetapi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah barang tentu sanksi hukumannya jauh lebih berat . Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Dalam konteks implementasi praktek larangan monopoli dan persaingan usaha pada bank pemerintah dalam memberikan fasilitas subsidi perumahan kami menangkap beberapa fenomena dan fakta lapangan yang membutuhkan solusi pemecahan masalah diantaranya adalah praktek implementasi dari UU belum berjalan dengan baik karena selain sistem yang di atur dalam dari undang-undang itu sendiri yang kurang baik, praktek dilapangan terutama pada bank-bank pemerintah masih kurang pengawasan yang terinterasi. Maka, solusi penyelesaiannya adalah dengan optimalisasi UU jika memang belum dapat diperbaiki karena keterbatasan waktu. pemerintah memang harus mendorong penyediaan fasilitas perumahan tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan UU Bila memang memungkinkan untuk dibuat aturan pemerintah yang lebih aplikatif dalam mengatur praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KESIMPULAN 1. Praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dinilai masih lemah. hal tersebut karena adanya masalah dan hambatan dalam praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya adalah dari UU sendiri yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem hukum Indonesia apakah merupakan lembaga judicial ataukah lembaga eksekutif/tata usaha negara?. hal tersebut menimbulkan banyak persoalan 2. Solusi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada bank pemerintah memang sebaiknya adalah dengan menyempurnakan UU akan tetapi jika hal tersbut belum dapat dilakukan, maka solusi pertama adalah dengan mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang ada atau dapat dibuat aturan pemerintah yang lebih aplikatif. SARAN 1. Mengingat usian UU sudah cukup tua dan dan terdapat kelemahan mendasar di dalamnya, maka perlu adanya wancana untuk menyempurnakan UU dengan cara membuat undang-undang baru. Dalam proses menununggu penyempurnaan undang-undang UU maka pemerintah sebaiknya mengoptimalkan UU dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang dikaji dengan baik sehingga dapat meminimalisir kekurangan dari UU 2. Perlu adanya kontrol lebih tegas dan lebih terorganisir dari pemerintah khususnya pada bank penyelenggaraan penyediaan fasilitas perumahan bersubsidi, karena dalam prakteknya larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak berjalan optimal dan tidak mendorong percepatan penyediaan perumahan. DAFTAR PUSTAKA Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ GmbH, 2009 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ GmbH, 2009 Jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Terhadap Undang-undang Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999 Edy Suandi Hamid, MB. Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta UII Pres, 2000 Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2000 GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun Surakarta, PT. Pabelan, 1998 Iqbal, Farrukh, Deregulation and Development in Indonesia”, Makalah Pada Seminar Building on Success Maximizing the Gains From Deregulation, Jakarta, 1995 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994. Kwik Kian Gie, Saya bermimpi jadi konglomerat Jakarta, Gramedia, 1994 Michael-Kantz dan Harveey S Rosen, “Microeconomic”, USA Richard D Irwin Inc, 1994 Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia, Bandung, Pustaka, 2001 Peter Mahmud Marzuki Telaah filosofi terhadap Undang-undang larangan praktek monopoli dam persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan konstitusi Republik Indonesia, Majalah Yuridika, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Erlangga November 2001 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia, selanjutnya dissebut Rachmadi Usman II, Jakarta Sinar Grafika, 2013 Robert S Pindycle and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomic, USA Prentice Hall International Inc, 1998 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Jakarta, 1989 Sutan Remy Sjahdeni, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah Diskusi Panel Tentang Antimonopoli, Diselenggarakan oleh Kelompok Kajian Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tanggal 4 September 1999. Won-Joon Kim, “Korea’s Experiences in Adoption & Enforcement of Competition Law and Implication for Developing Countries,” makalah disampaikan pada 2nd ASEAN CONFERENCE ON COMPETITION LAW & POLICY yang diselenggarakan oleh KPPU, Sekretariat ASEAN dan ASEAN Consultative Forum for Competition, di Bali pada tanggal 14-16 June 2006. Praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan situs perumnas, diakses pada Senin, 26 Februari 2018 pukul ... The purpose of regulating the economy by legislation is to create a national economic structure in realizing economic democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution. This arrangement is to avoid the following possible occurrences Rangkuti, Syamsah, & Yani, 2019 1. Free fight liberalism system that can foster the exploitation of humans and other nations, which in Indonesia's history has caused the weakness of the national economic structure in Indonesia's position in the world economic arena. 2. The state and its economic machinery dominate, encourage and suppress the potential and creative force of economic entities outside the state sector. ...... Sri Edy Swasono in R. Putri Rangkuti, Syamsah, and Ahmad Yani said that the state regulates the course of the national economy through laws and regulations, so it is not left to the market. Paragraph 1 of Article 33 of the 1945 Constitution means that the economy is not allowed to be organized independently or formed independently based on existing economic forces or free market forces Rangkuti et al., 2019. ... Aris MachmudDjihadul MubarokAbdul MajidNurini ApriliandaMonopoly is regulated in the regulation of State-Owned Enterprises SOEs as the right to regulate bestuur all state resources as mandated by the constitution of Article 33 of the 1945 Constitution and also the BUMN Law Number 19 of 2003 where one of them is a company that is an entity a government-owned business in the form of a limited liability company. The capital is divided into wholly or at least 51 percent of the shares owned by the Republic of Indonesia with the main objective of pursuing profit. In the case of SOEs, corporate actions are determined by the direction of state policies in their economy. Problem formulation based on the above background, is monopolistic and de-monopoly practices against SOEs, inconsistency of the government? This research used normative juridical with a quantitative analytical approach and examines literature studies that conclude. The study results showed that corporate action was not doubt or inconsistency in implementing a state monopoly. However, this holding was to increase the capacity and existence of SOEs as agents of development and the state in managing resources related to many people’s KhutubThis objective study to examine the potential for abuse of the dominant position in Article 25 of Law no. 5/1999 in the context of business competition law against Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia. The Bank Syariah Indonesia merger is intended to increase the competitiveness of Islamic Commercial Banks BUS in providing services to customers so that they are equivalent to the services of conventional commercial banks. As is well known, the implementation of the Bank Syariah Indonesia merger has resulted in the potential for abuse of the dominant position in the Islamic banking industry, where Islamic commercial banks BUS have been reduced from 14 to 12. This activity also has the possibility of unfair business competition, which is clearly prohibited. according to Law no. 5/1999. The research method used is library research where the research is descriptive with a juridical-normative approach taken from secondary data through library research by analyzing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the potential for abuse of the dominant position in Bank Syariah Indonesia is not only seen from its competitors, namely other Islamic banks, but also must be seen from the perspective of customers and the community as service users also play an active role in assessing customer satisfaction based on their respective performances. banking sector. So far, based on the criteria of article 25 above, Bank Syariah Indonesia is very far from the potential for abuse of its dominant position, even though in its assessment Bank Syariah Indonesia is in a dominant Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penyelahgunaan posisi dominan dalam pasal 25 UU No. 5/1999 dalam konteks hukum persaingan usaha terhadap Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia. Merger Bank Syariah Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Bank Umum Syariah BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah agar setara dengan pelayanan bank umum konvensional. Seperti yang diketahui, penyelenggaraan merger Bank Syariah Indonesia ini menyebabkan potensi terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam industri perbankan syariah, di mana bank umum syariah BUS menjadi berkurang, dari 14 menjadi 12. Kegiatan ini juga mempunyai kemungkinan terjadinya tindak persaingan usaha tidak sehat yang secara jelas dilarang sesuai UU No. 5/1999. Metode penelitian yang digunakan merupakan library research di mana penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang diambil dari data sekunder melalui riset kepustakaan dengan menganalisis data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa potensi penyalahgunaan posisi dominan pada Bank Syariah Indonesia tidak melulu dilihat dari pesaingnya, yaitu bank-bank syariah lain, tetapi juga harus dilihat dari perspketif nasabah dan masyarakat sebagai pengguna layanan juga turut berperan aktif dalam melakukan penilaian kepuasan konsumen berdasarkan kinerja masing-masing Bank Syariah Indonesia sejauh ini berdasarkan kriteria pasal 25 di atas, sangat jauh dari potensi penyalahgunaan posisi dominannya, meskipun dalam peniliannya Bank Syariah Indonesia berada pada posisi RumatigaIn Indonesia, the formulation of the Anti-Monopoly Law was motivated by an agreement between the International Monetary Fund IMF and the Government of the Republic of Indonesia. However, the agreement with the IMF was not the only reason for drafting the law. Even though Indonesia already has an anti-monopoly law, it still practices monopoly in doing business. For example, the monopolistic practices carried out by 12 hen holding companies. sentenced to a total of Rp. billion in fines to 11 companies that surpassed the chicken cartel. The verdict was handed down after the Commission Council chaired by Kamser Lumbanradja conducted an examination of Case Number 02 / KPPU-I / 2016 concerning Violation of Article 11 of Law Number 5 Year 1999 concerning cartel agreements at the KPPU hearing, on 13/10/2016 in Business Competition; Trade; Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatAsril SitompulAsril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Terhadap Undang-undang Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999Edy Suandi HamidMb Hendrie AntoEdy Suandi Hamid, MB. Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta UII Pres, 2000Deregulation and Development in IndonesiaFarrukh IqbalIqbal, Farrukh, Deregulation and Development in Indonesia", Makalah Pada Seminar Building on Success Maximizing the Gains From Deregulation, Jakarta, 1995Kwik Kian GieKwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta filosofi terhadap Undang-undang larangan praktek monopoli dam persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan konstitusi Republik IndonesiaMarzuki Peter MahmudPeter Mahmud Marzuki Telaah filosofi terhadap Undang-undang larangan praktek monopoli dam persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan konstitusi Republik Indonesia, Majalah Yuridika, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Erlangga November 2001Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia, selanjutnya dissebut Rachmadi Usman IIRachmadi UsmanRachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha Indonesia, selanjutnya dissebut Rachmadi Usman II, Jakarta Sinar Grafika, 2013Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi EkonomiEdi SriSwasonoSri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Jakarta, 1989Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatRemy SutanSjahdeniSutan Remy Sjahdeni, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah Diskusi Panel Tentang Antimonopoli, Diselenggarakan oleh Kelompok Kajian Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tanggal 4 September Experiences in Adoption & Enforcement of Competition Law and Implication for Developing CountriesWon-Joon KimWon-Joon Kim, "Korea's Experiences in Adoption & Enforcement of Competition Law and Implication for Developing Countries," makalah disampaikan pada 2 nd ASEAN CONFERENCE ON COMPETITION LAW & POLICY yang diselenggarakan oleh KPPU, Sekretariat ASEAN dan ASEAN Consultative Forum for Competition, di Bali pada tanggal 14-16 June 2006.

Mengapadalam sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli? - 11754962 Raisuandita29 Raisuandita29 sistem ekonomi pancasila adalah tata ekonomi yang dijiwai oleh pancasila. monopoli adalah sistem ekonomi yang menyalahi jiwa pancasila , dalam sistem monopoli ada unsur persaingan tidak sehat , menguntungkan salah satu pihak dan

Jawaban dan Pembahasan Monopoli tidak hanya dirasakan oleh negara yang menganut sistem ekonomi liberal bebas. Pada sistem ekonomi pancasila juga dapat terjadi monopoli. Tetapi hal ini harus segera dihindari dalam sistem ekonomi pancasila, karena ekonomi pancasila adalah ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia yang mana hal ini berdasarkan pada Undang-undang dasar 1945 dan pancasila sebagai ideologi bangsa. Jika monopoli terjadi maka jaminan dan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu bentuk monopoli harus dihindari karena dapat merusak keserasian hidup akan terganggu.

DRiNYt.

gg0q101swg.pages.dev/679

gg0q101swg.pages.dev/981

gg0q101swg.pages.dev/175

gg0q101swg.pages.dev/529

gg0q101swg.pages.dev/72

gg0q101swg.pages.dev/388

gg0q101swg.pages.dev/295

gg0q101swg.pages.dev/762

gg0q101swg.pages.dev/708

gg0q101swg.pages.dev/589

gg0q101swg.pages.dev/200

gg0q101swg.pages.dev/314

gg0q101swg.pages.dev/844

gg0q101swg.pages.dev/842

gg0q101swg.pages.dev/225

mengapa sistem ekonomi pancasila melarang adanya praktik monopoli